Kanwildjpbn-malut.net, Di tengah kesibukannya untuk menyelesaikan DIPA Tahun Anggaran 2011 Kanwil Ditjen PBN Prov Maluku Utara dapat melaksanakan launching layanan unggulan tepat di penghujung tahun 2011 yaitu pada tanggal 22 Desember 2010 yang bertepatan pula dengan peringatan hari ibu, rencana awal launching ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober tapi dikarenakan sesuatu hal, launching layanan unggulan Kanwil Ditjen PBN prop Malut baru bisa dilaksanakan pada bulan Desember ini. Acara ini di hadiri oleh jajaran Muspida Provinsi Malut, Gubernur yang diwakili oleh Asisten I Sekda Provinsi,Walikota kota ternate, segenap UAPPAW serta beberapa undangan lainnya.
Pj.Kakanwil Ditjen PBN Prov Maluku Utara Hendro Baskoro dalam laporannya menyampaikan bahwa sejalan dengan reformasi birokrasi yang bertujuan menciptakan sistem pemerintahan yang baik dan bersih, Ditjen PBN Kementerian Keuangan tidak henti-hentinya mengembangkan konsep layanan publik yang mengamanatkan bahwa fungsi pemerintah pada hakekatnya adalah sebagai pelayan masyarakat sehingga mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk selalu meningkatkan pelayanan publik. Konsep layanan sebagai bentuk peningkatan layanan publik tersebut dikenal dengan istilah Layanan Unggulan Kanwil Ditjen PBN. Layanan unggulan Kanwil Ditjen PBN adalah layanan kepada para pemangku kepentingan/stakeholders dalam wilayah kerjanya dengan konsep one stop service, dengan dukungan SDM yang berkualitas, bisnis proses yang sederhana, pemanfaatan teknologi informasi sehingga dapat memberikan informasi secara real time dan terbangunnya single database serta mengedepankan moto layanan yang cepat, tepat, ramah dan tanpa biaya, disamping itu dengan layanan unggulan dapat meminimallisir kontak pribadi (contact person) dengan para stakeholders, prosedur layanan melalui front office, middle office dan back office papar beliau.Selanjutnya beliau juga menyampaikan bahwa berawal dengan ditetapkannya 20 kanwil Ditjen PBN untuk menerapkan layanan unggulan pada tahap I sesuai 
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-46/pb/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 dan selanjutnya 10 kanwil lainnya menerapkan layanan unggulan dalam tahap II diantaranya termasuk Kanwil Ditjen PBN Prov maluku Utara, Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-200A/PB/2010, Kanwil Ditjen PBN Prov Maluku Utara telah menerapkan layanan unggulan pada tahap II sejak tanggal 4 Oktober 2010, layanan unggulan kanwil ditjen pbn tersebut didukung dan berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP), antara lain meliputi, Validasi dan penerbitan DIPA, Pengesahan revisi DIPA, Penerbitan surat persetujuan / dispensasi tambahan UP (TUP), Rekonsiliasi laporan SAI dengan SAU tingkat wilayah baik secara langsung maupun elektronik. Layanan unggulan Kanwil Ditjen PBN merupakan komitmen pelayanan prima kepada stakeholders terutama mitra kerja yang diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap stigma layanan birokrasi pemerintah selama ini yang lamban, dipersulit dan berbelit-belit.
Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-46/pb/2010 tanggal 23 Pebruari 2010 dan selanjutnya 10 kanwil lainnya menerapkan layanan unggulan dalam tahap II diantaranya termasuk Kanwil Ditjen PBN Prov maluku Utara, Berdasarkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan Nomor Kep-200A/PB/2010, Kanwil Ditjen PBN Prov Maluku Utara telah menerapkan layanan unggulan pada tahap II sejak tanggal 4 Oktober 2010, layanan unggulan kanwil ditjen pbn tersebut didukung dan berpedoman pada Standard Operating Procedures (SOP), antara lain meliputi, Validasi dan penerbitan DIPA, Pengesahan revisi DIPA, Penerbitan surat persetujuan / dispensasi tambahan UP (TUP), Rekonsiliasi laporan SAI dengan SAU tingkat wilayah baik secara langsung maupun elektronik. Layanan unggulan Kanwil Ditjen PBN merupakan komitmen pelayanan prima kepada stakeholders terutama mitra kerja yang diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat terhadap stigma layanan birokrasi pemerintah selama ini yang lamban, dipersulit dan berbelit-belit.Di akhir sambutannya beliau menyampaikan bahwa Kanwil Ditjen PBN Prov Malut telah mengesahkan DIPA tahun anggaran 2011 sebanyak 389 DIPA dengan jumlah pagu Rp. 2,4 trilyun yang menurut rencana akan diserahkan kepada semua satker /KPA pada tanggal 30 Desember 2010 bertempat di aula Gubernur Prov Maluku Utara.
Selanjutnya dalam acara launching Layanan Unggulan Kanwil Ditjen PBN Prov Maluku Utara, Gubernur Prov Maluku Utara dalam hal ini diwakili oleh asisten I Sekda Provinasi Maluku Utara Hartoyo Kaliman, beliau meyampaikan bahwa jajaran Pemda Prov Malut menyambut baik upaya perubahan sistem pelayanan di lingkungan Kanwil Ditjen PBN Prov Malut dalam melayani mitra kerjanya, beliau mengutarakan bahwa sistem pelayanan sekarang adalah harus Customer Oriented yaitu dengan jalan mempermudah dam memperlancar para stakeholdres dalam mengurusi masalah keuangan negara, beliau juga melihat bahwa ini adalah wujud nyata komitmen berbenah diri dalam melakukan inovasi dalam rangka reformasi birokrasi yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan pada umumnya serta ditjen perbendaharaan pada khususnya, intinya adalah peningkatan pelayanan pada masyarakat.Dalam kesempatan itu juga beliau mengetengahkan bahwa dalam melakukan perubahan pengelolaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan mempunyai peran strategis dalam peningkatan kondisi perekonomian di daerah, khususnya dalam hal pengelolaan keuangan negara, beliau juga menitikberatkan mengenai laporan keuangan, untuk menghasilkan laporan yang akuntabel dan transparan, Kanwil Ditjen PBN Prov Malut diharapkan agar dapat terus melakukan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pada satker di wilayah kerjanya,peningkatan koordinasi dalam pengelolaan keuangan negara serta peningkatan SDM para pengelolanya, satker juga diminta agar memahami aturan dalam pengelolaan Keuangan Negara yang berlaku dan selalu berkoordinasi dengan Kanwil Ditjen PBN imbuh beliau.
Sebagai tanda diresmikannya Layanan Unggulan Kanwil Ditjen PBN Prov Maluku Utara Gubernur yang diwakili oleh asisten I Sekda Prov Maluku Utara melakukan proses
pengguntingan pita yang diikuti oleh jajaran Muspida Provinsi yang selanjutnya meninjau Service Center beserta seluruh undangan yang hadir. Dipandu oleh Kepala Bidang Aklap Sjarif Donofan, beliau menjelaskan mulai dari jenis pelayanan yang ada pada kanwil Ditjen PBN Prov Malut, memperkenalkan semua petugas front office beserta customer servicenya, penjelasan mengenai prosedur pelayanan yang didukung oleh IT, dan adanya web service yang memudahkan para stakeholders dalam mengetahui sampai dimana proses penyelesaian surat teknis yang meraka ajukan, sehingga penyelesaiannya bisa lebih transparan dan monitoring secara real time,semua undangan menyimak dengan seksama dengan sesekali mengajukan pertanyaan, beliau juga tak lupa untuk menjelasakan adanya pakta integritas yang tertempel di dinding berisi mengenai pernyataan dukungan beberapa kepala kantor di wilayah Provinsi Maluku Utara mengenai reformasi birokrasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tidak memberikan atau menjanjikan imbalan/upeti/sejenisnya berupa apapun secara langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara, tak lupa beliau juga menjelaskan mengenai lay out ruang service center dengan adanya banner dan motto yang terpasang di ruangan sambil membagikan leaflet kepada para undangan. Acara diakhiri dengan ramah tamah.
pengguntingan pita yang diikuti oleh jajaran Muspida Provinsi yang selanjutnya meninjau Service Center beserta seluruh undangan yang hadir. Dipandu oleh Kepala Bidang Aklap Sjarif Donofan, beliau menjelaskan mulai dari jenis pelayanan yang ada pada kanwil Ditjen PBN Prov Malut, memperkenalkan semua petugas front office beserta customer servicenya, penjelasan mengenai prosedur pelayanan yang didukung oleh IT, dan adanya web service yang memudahkan para stakeholders dalam mengetahui sampai dimana proses penyelesaian surat teknis yang meraka ajukan, sehingga penyelesaiannya bisa lebih transparan dan monitoring secara real time,semua undangan menyimak dengan seksama dengan sesekali mengajukan pertanyaan, beliau juga tak lupa untuk menjelasakan adanya pakta integritas yang tertempel di dinding berisi mengenai pernyataan dukungan beberapa kepala kantor di wilayah Provinsi Maluku Utara mengenai reformasi birokrasi Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan dengan tidak memberikan atau menjanjikan imbalan/upeti/sejenisnya berupa apapun secara langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat/pegawai Kanwil Ditjen PBN Provinsi Maluku Utara, tak lupa beliau juga menjelaskan mengenai lay out ruang service center dengan adanya banner dan motto yang terpasang di ruangan sambil membagikan leaflet kepada para undangan. Acara diakhiri dengan ramah tamah.
Ditulis oleh : Heru Prabowo. kontributor kanwildjpbn-malut.net
0 komentar:
Posting Komentar